Peraturan Dirjen PPKL Nomor P.12 2018 – Benchmarking Sektor Industri Pembangkit Listrik Tenaga Uap

Peraturan Dirjen PPKL Nomor P.12 2018 - Benchmarking Sektor Industri Pembangkit Listrik Tenaga Uap 1

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN NOMOR: P.12/PPKL/SET/KUM.1/9/2018 TENTANG BENCHMARKING SEKTOR INDUSTRI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN,

Menimbang

  • a. bahwa industri sektor Pembangkit Listrik Tenaga Uap merupakan salah satu sektor industri peserta Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan;
  • b. bahwa dalam rangka penilaian hijau Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan perlu ditetapkan acuan dalam melakukan benchmarking bagi industri sektor Pembangkit Listrik Tenaga Uap;
  • c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan tentang Benchmarking Sektor Industri Pembangkit Listrik Tenaga Uap;

Mengingat

  1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  2. Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 140, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5059);
  3. Peraturan Pernerintah Nornor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencernaran Udara (Lernbaran Negara Tahun 1999 Nornor 86, Tarnbahan Lernbaran Negara Nornor 3853);
  4. Peraturan Pernerintah Nornor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengcndalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
  7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2014 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1082);
  8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

Selengkapnya: