PP Nomor 101 Tahun 2014 – Bab V Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

PP Nomor 101 Tahun 2014 - Bab V Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 1

BAB V PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 31

(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya.

(2) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:

  • a. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang tidak dihasilkannya; dan
  • b. melakukan pencampuran Limbah B3 yang dikumpulkan.

(3) Pengumpulan Limbah B3 dilakukan dengan:

  • a. segregasi Limbah B3; dan
  • b. Penyimpanan Limbah B3.

(4) Segregasi Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan sesuai dengan:

  • a. nama Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini; dan
  • b. karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

(5) Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 30.

Pasal 32

(1) Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 tidak mampu melakukan sendiri Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya, Pengumpulan Limbah B3 diserahkan kepada Pengumpul Limbah B3.

(2) Penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti penyerahan Limbah B3.

(3) Salinan bukti penyerahan Limbah B3 disampaikan oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya paling lama 7 (tujuh) hari sejak penyerahan Limbah B3.

Pasal 33

(1) Untuk dapat melakukan Pengumpulan Limbah B3,Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki izin Pengelolaan
Limbah B3 untuk Pengumpulan Limbah B3.

(2) Pengumpul Limbah B3 dilarang:

  • a. melakukan Pemanfaatan Limbah B3 dan/atau Pengolahan Limbah B3 terhadap sebagian atau seluruh Limbah B3 yang dikumpulkan;
  • b. menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkan kepada Pengumpul Limbah B3 yang lain; dan
  • c. melakukan pencampuran Limbah B3.

(3) Sebelum memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki Izin Lingkungan.

(4) Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitanIzin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 34

(1) Pengumpul Limbah B3 untuk memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada:

  • a. bupati/wali kota, untuk Pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten/kota;
  • b. gubernur, untuk Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi; atau
  • c. Menteri, untuk Pengumpulan Limbah B3 skala nasional.

(2) Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:

  • a. identitas pemohon;
  • b. akta pendirian badan usaha;
  • c. nama, sumber, dan karakteristik Limbah B3 yang akan dikumpulkan;
  • d. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18;
  • e. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
  • f. prosedur Pengumpulan Limbah B3;
  • g. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
  • h. dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dari sumber spesifik khusus kategori 2 dikecualikan dari persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.

(4) Limbah B3 yang akan dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus dapat dimanfaatkan dan/atau diolah.

Pasal 35

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota setelah menerima permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan izin paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.

(2) Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.

(3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:

  • a. permohonan izin memenuhi persyaratan, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
  • b. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menolak permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

(4) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak izin diterbitkan.

Pasal 36

(1) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

(2) Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.

(3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:

  • a. identitas pemohon;
  • b. akta pendirian badan usaha;
  • c. nama, sumber, karakteristik Limbah B3 yang dikumpulkan;
  • d. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18;
  • e. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
  • f. prosedur Pengumpulan Limbah B3;
  • g. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
  • h. laporan pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3.

(4) Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dari sumber spesifik khusus kategori 2 dikecualikan dari persyaratan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e.

(5) Dalam hal terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f penerbitan perpanjangan izin oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

(6) Dalam hal tidak terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota melakukan evaluasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

(7) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menunjukkan:

  • a. permohonan perpanjangan izin memenuhi persyaratan, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
  • b. permohonan perpanjangan izin tidak memenuhi persyaratan, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menolak permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 37

(1) Pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 wajib mengajukan perubahan izin jika terjadi perubahan terhadap persyaratan yang meliputi:

  • a. identitas pemegang izin;
  • b. akta pendirian badan usaha; dan/atau
  • c. nama Limbah B3 yang dikumpulkan.

(2) Permohonan perubahan izin diajukan secara tertulis kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan.

(3) Permohonan perubahan izin dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.

(5) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.

(6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menunjukkan:

  • a. kesesuaian data, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
  • b. ketidaksesuaian data, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menolak permohonan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 38

Dalam hal pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 berkehendak untuk mengubah:

  • a. lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3;
  • b. desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3; dan/atau
  • c. skala Pengumpulan Limbah B3, pemegang izin wajib mengajukan permohonan izin baru kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 39

Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6) dan Pasal 37 ayat (4) dan ayat (5) tidak termasuk waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen.

Pasal 40

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a, Pasal 36 ayat (7) huruf a, dan Pasal 37 ayat (6) huruf a paling sedikit memuat:

  • a. identitas pemegang izin;
  • b. tanggal penerbitan izin;
  • c. masa berlaku izin;
  • d. persyaratan lingkungan hidup; dan
  • e. kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3.

Pasal 41

(1) Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d paling sedikit meliputi:

  • a. mengumpulkan Limbah B3 sesuai dengan nama dan karakteristik Limbah B3;
  • b. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
  • c. menyimpan Limbah B3 yang dikumpulkan ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;
  • d. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3; dan
  • e. melekatkan Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3 pada kemasan Limbah B3.

(2) Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dikecualikan untuk muatan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 42

Kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e paling sedikit meliputi:

  • a. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dikumpulkan;
  • b. melakukan Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 25;
  • c. melakukan segregasi Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4);
  • d. melakukan pencatatan nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang dikumpulkan; dan
  • e. menyusun dan menyampaikan laporan Pengumpulan Limbah B3.

Pasal 43

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a, Pasal 36 ayat (7) huruf a, dan Pasal 37 ayat (6) huruf a berakhir jika:

  • a. masa berlaku izin habis dan tidak dilakukan perpanjangan;
  • b. dicabut oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota;
  • c. badan usaha pemegang izin bubar atau dibubarkan; atau
  • d. Izin Lingkungan dicabut.

Pasal 44

(1) Setelah izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 terbit, pemegang izin wajib:

  • a. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3;
  • b. melakukan segregasi Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4);
  • c. melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 diserahkan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3; dan
  • d. menyusun dan menyampaikan laporan Pengumpulan Limbah B3.

(2) Laporan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit memuat:

  • a. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3;
  • b. salinan bukti penyerahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3);
  • c. identitas Pengangkut Limbah B3;
  • d. pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3; dan
  • e. penyerahan Limbah B3 kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.

(3) Laporan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.

Pasal 45

(1) Dalam hal Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c melampaui 90 (sembilan puluh) hari, Pengumpul Limbah B3 wajib menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkannya kepada pihak lain.

(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

  • a. Pemanfaat Limbah B3;
  • b. Pengolah Limbah B3; dan/atau
  • c. Penimbun Limbah B3.

(3) Untuk dapat melakukan Pengumpulan Limbah B3, pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki:

  • a. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3, untuk Pemanfaat Limbah B3;
  • b. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3, untuk Pengolah Limbah B3; dan
  • c. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3, untuk Penimbun Limbah B3.

Pasal 46

(1) Pengumpul Limbah B3 yang telah memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:

  • a. menghentikan usaha dan/atau kegiatan;
  • b. mengubah penggunaan lokasi dan/atau fasilitas Pengumpulan Limbah B3; atau
  • c. memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Pengumpulan Limbah B3.

(2) Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup dan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:

  • a. identitas pemohon;
  • b. laporan pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3; dan
  • c. laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.

(4) Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi terhadap permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian kegiatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

PP Nomor 101 Tahun 2014 – Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun