PP Nomor 101 Tahun 2014 – Bab VI Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

PP Nomor 101 Tahun 2014 - Bab VI Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 1

BAB VI PENGANGKUTAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 47

(1) Pengangkutan Limbah B3 wajib dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang tertutup untuk Limbah B3 kategori 1.

(2) Pengangkutan Limbah B3 dapat dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang terbuka untuk Limbah B3 kategori 2.

(3) Ketentuan mengenai spesifikasi dan rincian penggunaan alat angkut diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 48

(1) Pengangkutan Limbah B3 wajib memiliki:

  • a. rekomendasi Pengangkutan Limbah B3; dan
  • b. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3.

(2) Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar diterbitkannya izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3.

(3) Untuk memperoleh rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pengangkut Limbah B3 harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri dan dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:

  • a. identitas pemohon;
  • b. akta pendirian badan usaha;
  • c. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup;
  • d. bukti kepemilikan alat angkut;
  • e. dokumen Pengangkutan Limbah B3; dan
  • f. kontrak kerjasama antara Penghasil Limbah B3 dengan Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang telah memiliki izin.

(4) Dokumen Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e paling sedikit memuat:

  • a. jenis dan jumlah alat angkut;
  • b. sumber, nama, dan karakteristik Limbah B3 yang diangkut;
  • c. prosedur penanganan Limbah B3 pada kondisi darurat;
  • d. peralatan untuk penanganan Limbah B3; dan
  • e. prosedur bongkar muat Limbah B3.

Pasal 49

(1) Menteri setelah menerima permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.

(2) Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.

(3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:

  • a. permohonan rekomendasi memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
  • b. permohonan rekomendasi tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:

  • a. kode manifes Pengangkutan Limbah B3;
  • b. nama dan karakteristik Limbah B3 yang diangkut; dan
  • c. masa berlaku rekomendasi.

Pasal 50

Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) tidak termasuk waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen.

Pasal 51

(1) Setelah mendapat rekomendasi dari Menteri, Pengangkut Limbah B3 wajib mengajukan permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b.

(2) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

(3) Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

(1) Pengangkut Limbah B3 yang telah memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 wajib:

  • a. melakukan Pengangkutan Limbah B3 sesuai dengan rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 dan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3;
  • b. menyampaikan manifes Pengangkutan Limbah B3 kepada Menteri; dan
  • c. melaporkan pelaksanaan Pengangkutan Limbah B3.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:

  • a. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang diangkut;
  • b. jumlah dan jenis alat angkut Limbah B3;
  • c. tujuan akhir pengangkutan Limbah B3; dan
  • d. bukti penyerahan Limbah B3.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri dan ditembuskan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

(4) Ketentuan mengenai pembuatan dan penggunaan manifes dalam Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Menteri.

PP Nomor 101 Tahun 2014 – Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun