PP Nomor 101 Tahun 2014 – Bab VIII Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

PP Nomor 101 Tahun 2014 - Bab VIII Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 1

BAB VIII PENGOLAHAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Bagian Kesatu : Umum

Pasal 99

(1) Pengolahan Limbah B3 wajib dilaksanakan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3.

(2) Dalam hal Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri, Pengolahan Limbah B3 diserahkan kepada Pengolah Limbah B3.

Bagian Kedua: Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Setiap Orang yang Menghasilkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 100

(1) Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) dilakukan dengan cara:

  • a. termal;
  • b. stabilisasi dan solidifikasi; dan/atau
  • c. cara lain sesuai perkembangan teknologi.

(2) Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

  • a. ketersediaan teknologi; dan
  • b. standar lingkungan hidup atau baku mutu lingkungan hidup.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian masing-masing Pengolahan Limbah B3 diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 101

(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang akan melakukan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3.

(2) Sebelum memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib memiliki:

  • a. Izin Lingkungan; dan
  • b. persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3.

(3) Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diwajibkan untuk Pengolahan Limbah B3 dengan cara:

  • a. termal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a; dan
  • b. cara lain sesuai perkembangan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf c yang tidak memiliki Standar Nasional Indonesia.

(5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh Menteri untuk melaksanakan uji coba peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kegiatan Pengolahan Limbah B3 yang diwajibkan memiliki persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan tata cara pelaksanaan uji coba peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 102

(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 untuk memperoleh persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (5) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.

(2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:

  • a. identitas pemohon;
  • b. akta pendirian badan hukum;
  • c. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
  • d. dokumen rencana uji coba peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3.

(3) Dokumen rencana uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi:

  • a. lokasi uji coba;
  • b. jadwal pelaksanaan uji coba;
  • c. keterangan mengenai peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3;
  • d. keterangan mengenai rencana pelaksanaan uji coba; dan
  • e. prosedur penanganan pelaksanaan uji coba.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian dokumen rencana uji coba diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 103

(1) Menteri setelah menerima permohonan persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan persetujuan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.

(2) Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.

(3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:

  • a. permohonan persetujuan memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
  • b. permohonan persetujuan tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak permohonan persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:

  • a. identitas pemohon;
  • b. tata cara pelaksanaan uji coba;
  • c. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan diolah;
  • d. kewajiban pemohon untuk memenuhi standar pelaksanaan Pengolahan Limbah B3; dan
  • e. masa berlaku persetujuan.

Pasal 104

Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) tidak termasuk jangka waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen.

Pasal 105

Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) huruf a berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.

Pasal 106

(1) Setelah memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) huruf a, Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib:

  • a. memulai pelaksanaan uji coba peralatan, metode, teknologi, dan fasilitas Pengolahan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari sejak persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3 diterima;
  • b. memenuhi standar pelaksanaan Pengolahan Limbah B3;
  • c. menaati baku mutu air Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika uji coba menghasilkan air Limbah;
  • d. menghentikan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3, jika hasil uji coba menyebabkan dilampauinya standar lingkungan hidup dan/atau baku mutu lingkungan hidup;
  • e. melaporkan hasil pelaksanaan uji coba peralatan, metode, teknologi, dan fasilitas Pengolahan Limbah B3; dan
  • f. mengajukan permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3, jika hasil uji coba memenuhi persyaratan Pengolahan Limbah B3.

(2) Dalam hal uji coba Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan cara termal, selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap residu dan/atau sisa pembakaran berupa abu dan cairan wajib dilakukan penyimpanan.

(3) Penyimpanan residu dan/atau sisa pembakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18.

(4) Dalam hal uji coba Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan cara stabilisasi dan solidifikasi, selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap hasil stabilisasi dan solidifikasi dapat dilakukan penimbunan di fasilitas penimbusan akhir Limbah B3.

Pasal 107

(1) Standar pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf b untuk Pengolahan Limbah B3 yang dilakukan dengan cara termal meliputi standar:

  • a. emisi udara;
  • b. efisiensi pembakaran dengan nilai paling sedikit mencapai 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen); dan
  • c. efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa principle organic hazardous constituents (POHCs) dengan nilai paling sedikit mencapai 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen).

(2) Standar efisiensi pembakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku untuk Pengolahan Limbah B3 dengan menggunakan kiln pada industri semen.

(3) Standar efisiensi penghancuran dan penghilangan
senyawa principle organic hazardous constituents (POHCs) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku untuk Pengolahan Limbah B3 dengan karakteristik infeksius.

(4) Standar efisiensi penghancuran dan penghilangan
senyawa principle organic hazardous constituents (POHCs) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku untuk Pengolahan Limbah B3:

  • a. berupa polychlorinated biphenyls; dan
  • b. yang berpotensi menghasillkan:
    • 1. polychlorinated dibenzofurans; dan
    • 2. polychlorinated dibenzo-p-dioxins.

(5) Dalam hal Limbah B3 yang akan diolah berupa polychlorinated biphenyls, pengolahannya harus memenuhi standar efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa polychlorinated biphenyls dengan nilai paling sedikit mencapai 99,9999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan persen).

(6) Dalam hal Limbah B3 yang akan diolah berpotensi menghasilkan polychlorinated dibenzofurans, pengolahannya harus memenuhi standar efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa polychlorinated dibenzofurans dengan nilai paling sedikit mencapai 99,9999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan persen).

(7) Dalam hal Limbah B3 yang akan diolah berpotensi menghasilkan polychlorinated dibenzo-p-dioxins, pengolahannya harus memenuhi standar efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa polychlorinated dibenzo-p-dioxins dengan nilai paling sedikit mencapai 99,9999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan persen).

(8) Ketentuan mengenai baku mutu emisi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 108

(1) (Standar pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf b untuk Pengolahan Limbah B3 yang dilakukan dengan cara stabilisasi dan solidifikasi berupa baku mutu stabilisasi dan solidifikasi berdasarkan analisis organik dan anorganik.

(2) (Analisis organik dan anorganik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan baku mutu TCLP sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 109

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf e paling sedikit memuat:

  • a. nama dan karakteristik Limbah B3 yang pengolahannya diujicobakan;
  • b. tata cara pelaksanaan uji coba peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3;
  • c. hasil pelaksanaan uji coba; dan
  • d. pemenuhan terhadap standar yang ditetapkan dalam uji coba.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) hari sejak uji coba dilaksanakan.

(3) Menteri setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan keputusan mengenai hasil pelaksanaan uji coba paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan diterima.

Pasal 110

Pengajuan permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf f wajib dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan mengenai hasil pelaksanaan uji coba diterima.

Pasal 111

(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang telah memperoleh persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) huruf a wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika:

  • a. uji coba gagal;
  • b. bermaksud menghentikan usaha dan/atau kegiatan; atau
  • c. bermaksud mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas uji coba.

(2) Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup dan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.

(3) Permohonan penetapan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:

  • a. identitas pemohon;
  • b. laporan hasil pelaksanaan uji coba; dan
  • c. laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.

(4) Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi terhadap permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian kegiatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Pasal 112

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang telah memiliki persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) huruf a dilarang melakukan Pengolahan Limbah B3 hingga memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3.

Pasal 113

(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 untuk memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 harus mengajukan permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 secara tertulis kepada Menteri.

(2) Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:

  • a. salinan Izin Lingkungan;
  • b. salinan persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3;
  • c. identitas pemohon;
  • d. akta pendirian badan hukum;
  • e. dokumen pelaksanaan hasil uji coba Pengolahan Limbah B3;
  • f. dokumen mengenai nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan diolah;
  • g. dokumen mengenai tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18;
  • h. dokumen mengenai pengemasan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
  • i. dokumen mengenai desain, teknologi, metode, proses, kapasitas, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3 sesuai dengan yang tercantum dalam persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) huruf a;
  • j. dokumen mengenai nama dan jumlah bahan baku dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 untuk campuran Pengolahan Limbah B3;
  • k. prosedur Pengolahan Limbah B3;
  • l. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
  • m. dokumen lain sesuai peraturan perundang- undangan.

(3) Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus dikecualikan dari persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h.

Pasal 114

(1) Menteri setelah menerima permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan izin paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.

(2) Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.

(3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:

  • a. permohonan izin memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
  • b. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

(4) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak izin diterbitkan.

Pasal 115

(1) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3) huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

(2) Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.

(3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:

  • a. laporan pelaksanaan Pengolahan Limbah B3;
  • b. salinan Izin Lingkungan;
  • c. salinan persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3;
  • d. identitas pemohon;
  • e. akta pendirian badan hukum;
  • f. dokumen pelaksanaan hasil uji coba Pengolahan Limbah B3;
  • g. dokumen mengenai nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan diolah;
  • h. dokumen mengenai tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf g;
  • i. dokumen mengenai pengemasan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf h;
  • j. dokumen mengenai desain teknologi, metode, proses, kapasitas, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf i;
  • k. dokumen mengenai nama dan jumlah bahan baku dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 untuk campuran Pengolahan Limbah B3;
  • l. prosedur Pengolahan Limbah B3; dan
  • m. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.

(4) Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus dikecualikan dari persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i.

Pasal 116

(1) Dalam hal terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3) huruf d sampai dengan huruf l dan/atau huruf m, penerbitan perpanjangan izin oleh Menteri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114.

(2) Dalam hal tidak terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan evaluasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

(3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:

  • a. permohonan perpanjangan izin memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
  • b. permohonan perpanjangan izin tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 117

(1) Pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 wajib mengajukan perubahan izin jika terjadi perubahan terhadap persyaratan yang meliputi:

  • a. identitas pemohon;
  • b. akta pendirian badan hukum;
  • c. nama dan karakteristik Limbah B3 yang diolah;
  • d. desain, teknologi, metode, proses, kapasitas, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3; dan/atau
  • e. bahan baku dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 untuk campuran Pengolahan Limbah B3.

(2) Permohonan perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan.

(3) Permohonan perubahan izin dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.

(5) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan/atau huruf e, Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.

(6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menunjukkan:

  • a. kesesuaian data, Menteri menerbitkan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
  • b. ketidaksesuaian data, Menteri menolak permohonan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 118

Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) dan Pasal 117 ayat (4) dan ayat (5) tidak termasuk waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen.

Pasal 119

(1) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3) huruf a, Pasal 116 ayat (3) huruf a, dan Pasal 117 ayat (6) huruf a paling sedikit memuat:

  • a. identitas pemegang izin;
  • b. tanggal penerbitan izin;
  • c. masa berlaku izin;
  • d. persyaratan lingkungan hidup; dan
  • e. kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3.

(2) Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit berupa pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 sesuai dengan standar Pengolahan Limbah B3.

(3) Kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit meliputi:

a. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dikumpulkan;
b. melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang diolah;
c. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
d. menyimpan Limbah B3 yang akan diolah ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;
e. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang akan diolah;
f. mengolah Limbah B3 sesuai dengan teknologi Pengolahan Limbah B3 yang dimiliki; dan
g. menyusun dan menyampaikan laporan Pengolahan Limbah B3.

Pasal 120

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3) huruf a, Pasal 116 ayat (3) huruf a, dan Pasal 117 ayat (6) huruf a berakhir jika:

  • a. masa berlaku izin habis dan tidak dilakukan perpanjangan izin;
  • b. dicabut oleh Menteri;
  • c. badan hukum pemegang izin bubar atau dibubarkan; atau
  • d. Izin Lingkungan dicabut.

Pasal 121

(1) Setelah izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 terbit, pemegang izin wajib:

  • a. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3;
  • b. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;
  • c. melakukan Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkan di tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3) huruf h;
  • d. melakukan pengemasan Limbah B3 yang dihasilkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3) huruf i;
  • e. melakukan Pengolahan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3; dan
  • f. memenuhi standar pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan Pasal 108;
  • g. menaati baku mutu air Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Pengolahan Limbah B3 menghasilkan air Limbah;
  • h. melakukan penyimpanan residu dan/atau sisa pembakaran, jika Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan cara termal; dan
  • i. menyusun dan menyampaikan laporan Pengolahan Limbah B3.

(2) Dalam hal Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan cara termal, selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin wajib melakukan penyimpanan residu dan/atau sisa pembakaran berupa abu dan cairan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18.

(3) Dalam hal Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan cara stabilisasi dan solidifikasi, selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin wajib melakukan Penimbunan Limbah B3 hasil stabilisasi dan solidifikasi di fasilitas penimbusan akhir Limbah B3.

(4) Laporan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i paling sedikit memuat:

  • a. nama, sumber, jumlah, dan karakteristik Limbah B3; dan
  • b. pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 yang dihasilkannya.

(5) Laporan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.

Pasal 122

(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang telah memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:

  • a. menghentikan usaha dan/atau kegiatan; atau
  • b. mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3.

(2) Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup dan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:

  • a. identitas pemohon;
  • b. laporan pelaksanaan Pengolahan Limbah B3; dan
  • c. laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.

(4) Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi terhadap permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian kegiatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Pasal 123

(1) Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 tidak mampu melakukan sendiri Pengolahan Limbah B3 yang dihasilkannya:

  • a. Pengolahan Limbah B3 diserahkan kepada Pengolah Limbah B3; atau
  • b. dapat melakukan ekspor Limbah B3 yang dihasilkannya.

(2) Penyerahan Limbah B3 kepada Pengolah Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan bukti penyerahan Limbah B3.

(3) Salinan bukti penyerahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyerahan Limbah B3.

(4) Ekspor Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan jika tidak tersedia teknologi Pemanfaatan Limbah B3 dan/atau Pengolahan Limbah B3 di dalam negeri.

Pasal 124

(1) Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 untuk dapat melakukan ekspor Limbah B3 yang dihasilkannya wajib:

  • a. mengajukan permohonan notifikasi secara tertulis kepada Menteri;
  • b. menyampaikan rute perjalanan ekspor Limbah B3 yang akan dilalui;
  • c. mengisi formulir notifikasi dari Menteri; dan
  • d. memiliki izin ekspor Limbah B3.

(2) Menteri menyampaikan notifikasi kepada otoritas negara tujuan ekspor dan negara transit berdasarkan permohonan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(3) Notifikasi yang disampaikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

  • a. identitas Limbah B3 dan pemohon;
  • b. identitas importir Limbah B3 di negara tujuan;
  • c. nama, karakteritik, dan jumlah Limbah B3 yang akan diekspor; dan
  • d. waktu pelaksanaan ekspor Limbah B3.

(4) Dalam hal notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui oleh otoritas negara tujuan dan negara transit Limbah B3, Menteri menerbitkan rekomendasi ekspor Limbah B3.

(5) Rekomendasi ekspor Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penerbitan izin ekspor Limbah B3 yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

(6) Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan izin ekspor Limbah B3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga : Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pengolah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 125

(1) Pengolah Limbah B3 untuk dapat melakukan
Pengolahan Limbah B3 yang diserahkan oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf a wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3.

(2) Pengolahan Limbah B3 oleh Pengolah Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

  • a. termal;
  • b. stabilisasi dan solidifikasi; dan/atau
  • c. cara lain sesuai perkembangan teknologi.

(3) Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

  • a. ketersediaan teknologi; dan
  • b. standar lingkungan hidup atau baku mutu lingkungan hidup.

(4) Limbah B3 yang diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari Limbah B3 yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa Penghasil Limbah B3.

(5) Sebelum memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengolah Limbah B3 wajib memiliki:

  • a. Izin Lingkungan; dan
  • b. persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3.

(6) Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(7) Persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diwajibkan untuk Pengolahan Limbah B3 dengan cara:

  • a. termal sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a; dan
  • b. cara lain sesuai perkembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang tidak memiliki standar nasional Indonesia.

(8) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diberikan oleh Menteri untuk melaksanakan uji coba peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kegiatan Pengolahan Limbah B3 yang diwajibkan memiliki persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan tata cara pelaksanaan uji coba peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 126

(1) Pengolah Limbah B3 untuk memperoleh persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (8) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.

(2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:

  • a. identitas pemohon;
  • b. akta pendirian badan hukum;
  • c. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
  • d. dokumen rencana uji coba peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3.

(3) Dokumen rencana uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi:

  • a. lokasi uji coba;
  • b. jadwal pelaksanaan uji coba;
  • c. keterangan mengenai peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3;
  • d. keterangan mengenai rencana pelaksanaan uji coba; dan
  • e. prosedur penanganan pelaksanaan uji coba.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian dokumen rencana uji coba diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 127

(1) Menteri setelah menerima permohonan persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan persetujuan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.

(2) Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.

(3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:

  • a. permohonan persetujuan memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
  • b. permohonan persetujuan tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak permohonan persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:

  • a. identitas pemohon;
  • b. tata cara pelaksanaan uji coba;
  • c. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan diolah;
  • d. kewajiban pemohon untuk memenuhi standar pelaksanaan Pengolahan Limbah B3; dan
  • e. masa berlaku persetujuan.

Pasal 128

Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) tidak termasuk jangka waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen.

Pasal 129

Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayt (3) huruf a berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.

Pasal 130

(1) Setelah memperoleh persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) huruf a Pengolah Limbah B3 wajib:

  • a. memulai pelaksanaan uji coba peralatan, metode, teknologi, dan fasilitas Pengolahan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari sejak persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3 diterima;
  • b. memenuhi standar pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan Pasal 108;
  • c. menaati baku mutu air Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika uji coba menghasilkan air Limbah;
  • d. menghentikan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3, jika hasil uji coba menyebabkan dilampauinya standar lingkungan hidup dan/atau baku mutu lingkungan hidup;
  • e. melaporkan hasil pelaksanaan uji coba peralatan, metode, teknologi, dan fasilitas Pengolahan Limbah B3; dan
  • f. mengajukan permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3, jika hasil uji coba memenuhi persyaratan Pengolahan Limbah B3.

(2) Dalam hal uji coba Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan cara termal, selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap residu dan/atau sisa pembakaran berupa abu dan cairan wajib dilakukan penyimpanan.

(3) Penyimpanan residu dan/atau sisa pembakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18.

(4) Dalam hal uji coba Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan cara stabilisasi dan solidifikasi, selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap hasil stabilisasi dan solidifikasi wajib dilakukan penimbunan di fasilitas penimbusan akhir Limbah B3.

Pasal 131

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) huruf e paling sedikit memuat:

  • a. nama dan karakteristik Limbah B3 yang pengolahannya diujicobakan;
  • b. tata cara pelaksanaan uji coba peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas pengolahan Limbah B3;
  • c. hasil pelaksanaan uji coba; dan
  • d. pemenuhan terhadap standar yang ditetapkan dalam uji coba.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) hari sejak uji coba mulai dilaksanakan.

(3) Menteri setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan keputusan mengenai hasil pelaksanaan uji coba paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan diterima.

Pasal 132

Pengajuan permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) huruf f wajib dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan mengenai hasil pelaksanaan uji coba diterima.

Pasal 133

(1) Pengolah Limbah B3 yang telah memperoleh persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) huruf a wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika:

  • a. uji coba gagal;
  • b. bermaksud menghentikan usaha dan/atau kegiatan; atau
  • c. bermaksud mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas uji coba.

(2) Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Pengolah Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup dan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.

(3) Permohonan penetapan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:

  • a. identitas pemohon;
  • b. laporan hasil pelaksanaan uji coba; dan
  • c. laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.

(4) Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi terhadap permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian kegiatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Pasal 134

Pengolah Limbah B3 yang telah memiliki persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) huruf a dilarang melakukan Pengolahan Limbah B3 hingga memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3.

Pasal 135

(1) Pengolah Limbah B3 untuk memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 harus mengajukan permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 secara tertulis kepada Menteri.

(2) Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:

  • a. salinan Izin Lingkungan;
  • b. salinan persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3;
  • c. bukti Penyerahan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 kepada Pengolah Limbah B3;
  • d. identitas pemohon;
  • e. akta pendirian badan hukum;
  • f. dokumen pelaksanaan hasil uji coba Pengolahan Limbah B3;
  • g. dokumen mengenai nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan diolah;
  • h. dokumen mengenai tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18;
  • i. dokumen mengenai pengemasan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
  • j. dokumen mengenai desain teknologi, metode, proses, dan fasilitas Pengolahan Limbah B3 sesuai dengan yang tercantum dalam persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3;
  • k. dokumen mengenai nama dan jumlah bahan baku dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 untuk campuran Pengolahan Limbah B3;
  • l. prosedur Pengolahan Limbah B3;
  • m. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
  • n. dokumen lain sesuai peraturan perundang- undangan.

(3) Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus dikecualikan dari persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i.

Pasal 136

(1) Menteri setelah menerima permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan izin paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.

(2) Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.

(3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:

  • a. permohonan izin memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
  • b. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

(4) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak izin diterbitkan.

Pasal 137

(1) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (3) huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

(2) Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.

(3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:

  • a. laporan pelaksanaan Pengolahan Limbah B3;
  • b. salinan Izin Lingkungan;
  • c. salinan persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3;
  • d. identitas pemohon;
  • e. akta pendirian badan hukum;
  • f. dokumen pelaksanaan hasil uji coba Pengolahan Limbah B3;
  • g. dokumen mengenai nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang diolah;
  • h. dokumen mengenai tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf h;
  • i. dokumen mengenai pengemasan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf i;
  • j. dokumen mengenai desain teknologi, metode, proses, dan kapasitas Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf j;
  • k. dokumen mengenai nama dan jumlah bahan baku dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 untuk campuran Pengolahan Limbah B3;
  • l. prosedur Pengolahan Limbah B3; dan
  • m. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.

(4) Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus dikecualikan dari persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i.

Pasal 138

(1) Dalam hal terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf l dan/atau huruf m, penerbitan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 oleh Menteri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136.

(2) Dalam hal tidak terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan evaluasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

(3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:

  • a. permohonan perpanjangan izin memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
  • b. permohonan perpanjangan izin tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 139

(1) Pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 wajib mengajukan perubahan izin jika terjadi perubahan terhadap persyaratan yang meliputi:

  • a. identitas pemohon;
  • b. akta pendirian badan hukum;
  • c. nama dan karakteristik Limbah B3 yang diolah;
  • d. desain teknologi, metode, proses, kapasitas,dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3; dan/atau
  • e. bahan baku dan/atau bahan penolong Limbah B3 untuk campuran Pengolahan Limbah B3.

(2) Permohonan perubahan izin diajukan secara tertulis kepada Menteri paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan.

(3) Permohonan perubahan izin dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.

(5) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan/atau huruf e, Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.

(6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menunjukkan:

  • a. kesesuaian data, Menteri menerbitkan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegitan Pengolahan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
  • b. ketidaksesuaian data, Menteri menolak permohonan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegitan Pengolahan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 140

Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan Pasal 139 ayat (4) dan ayat (5) tidak termasuk waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen.

Pasal 141

(1) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (3) huruf a, Pasal 138 ayat (3) huruf a, dan Pasal 139 ayat (6) huruf a paling sedikit memuat:

  • a. identitas pemegang izin;
  • b. tanggal penerbitan izin;
  • c. masa berlaku izin;
  • d. persyaratan lingkungan hidup; dan
  • e. kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3.

(2) Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit berupa pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 sesuai dengan standar Pengolahan Limbah B3.

(3) Kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit meliputi:

  • a. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dikumpulkan;
  • b. melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang diolah;
  • c. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
  • d. menyimpan Limbah B3 yang akan diolah ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;
  • e. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang akan diolah;
  • f. mengolah Limbah B3 sesuai dengan teknologi Pengolahan Limbah B3 yang dimiliki;dan
  • g. menyusun dan menyampaikan laporan Pengolahan Limbah B3.

Pasal 142

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (3) huruf a, Pasal 138 ayat (3) huruf a, dan Pasal 139 ayat (6) huruf a berakhir jika:

  • a. masa berlaku izin habis dan tidak dilakukan perpanjangan izin;
  • b. dicabut oleh Menteri;
  • c. badan hukum pemegang izin bubar atau dibubarkan; atau
  • d. Izin Lingkungan dicabut.

Pasal 143

(1) Setelah izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 terbit, pemegang izin wajib:

  • a. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3;
  • b. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;
  • c. melakukan Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkan di tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf h;
  • d. melakukan pengemasan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf i;
  • e. melakukan Pengolahan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3;
  • f. memenuhi standar pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan Pasal 108;
  • g. menaati baku mutu air Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Pengolahan Limbah B3 menghasilkan air Limbah;
  • h. melakukan penyimpanan residu dan/atau sisa pembakaran jika Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan cara termal; dan
  • i. menyusun dan menyampaikan laporan Pengolahan Limbah B3.

(2) Dalam hal Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan cara termal, selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengolah Limbah B3 wajib melakukan penyimpanan residu dan/atau sisa pembakaran berupa abu dan cairan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18.

(3) Dalam hal Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan cara stabilisasi dan solidifikasi, selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengolah Limbah B3 wajib melakukan Penimbunan Limbah B3 hasil stabilisasi dan solidifikasi di fasilitas penimbusan akhir Limbah B3.

(4) Laporan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i paling sedikit memuat:

  • a. sumber, nama, jumlah, dan karakteristik Limbah B3; dan
  • b. pelaksanaan Pengolahan Limbah B3.

(5) Laporan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.

Pasal 144

(1) Pengolah Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:

  • a. menghentikan usaha dan/atau kegiatan; atau
  • b. mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3.

(2) Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Pengolah Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup dan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:

  • a. identitas pemohon;
  • b. laporan hasil pelaksanaan Pengolahan Limbah B3; dan
  • c. laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.

(4) Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi terhadap permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian kegiatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

PP Nomor 101 Tahun 2014 – Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun